TRIBUNHITS,BATANG – Program Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) kembali digelar oleh PERADI KHARISMA bekerja sama dengan Buha Law School. Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung pada 15–17 Mei 2026 dan dilaksanakan secara daring melalui platform Zoom, menandai adaptasi berkelanjutan dunia pendidikan hukum terhadap kebutuhan fleksibilitas peserta di berbagai daerah.
PKPA merupakan tahapan penting bagi sarjana hukum yang hendak meniti karier sebagai advokat. Dalam program ini, peserta tidak hanya dibekali pemahaman teoritis, tetapi juga keterampilan praktis yang menjadi fondasi dalam menjalankan profesi penegak hukum. Melalui pendekatan komprehensif, materi yang disampaikan dirancang untuk menjawab tantangan praktik hukum kontemporer.
Sejumlah akademisi dan praktisi hukum turut ambil bagian sebagai pemateri. Di antaranya Prof. Hikmahanto Juwana, Dr. Suparno, Sri Evi Wulandari, hingga Dr. Sitta Saraya. Kehadiran para pengajar ini menjadi daya tarik tersendiri, mengingat rekam jejak mereka dalam dunia hukum nasional.
Selain kualitas pengajar, penyelenggara juga menawarkan berbagai fasilitas bagi peserta. Mulai dari sertifikat elektronik PKPA dan Ujian Profesi Advokat (UPA), kesempatan mengulang ujian tanpa biaya tambahan hingga lulus, hingga akses jejaring advokat di tingkat nasional. Skema ini dinilai memberikan nilai tambah bagi peserta yang ingin mempercepat proses profesionalisasi.
Dengan biaya pendaftaran sebesar Rp3 juta untuk paket PKPA dan UPA, panitia juga memberikan potongan harga sebesar 15 persen bagi 30 pendaftar pertama. Kebijakan ini diharapkan mampu mendorong minat lulusan hukum untuk segera mengikuti tahapan profesi advokat.
Di tengah meningkatnya kebutuhan akan penegak hukum yang profesional dan berintegritas, program seperti PKPA menjadi pintu awal yang strategis. Penyelenggaraan secara daring pun memperluas akses, memungkinkan peserta dari berbagai wilayah untuk mengikuti tanpa terkendala jarak.
Melalui kegiatan ini, PERADI KHARISMA menegaskan komitmennya dalam mencetak advokat yang tidak hanya memahami hukum secara normatif, tetapi juga memiliki kepekaan terhadap dinamika sosial yang berkembang di masyarakat. (Red)
