TRIBUNHITS,BATANG – Program pengadaan seragam gratis bagi siswa baru tingkat SD dan SMP di Kabupaten Batang menuai sorotan.
Sejumlah pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) bidang konveksi dan jahit mengaku tidak dilibatkan dalam pelaksanaan program yang sebelumnya digagas untuk membantu masyarakat sekaligus memberdayakan pelaku usaha lokal.
Program seragam gratis tersebut merupakan salah satu kebijakan Pemerintah Kabupaten Batang untuk meringankan beban orang tua siswa pada tahun ajaran baru.
Selain memberikan bantuan kepada peserta didik, program itu juga diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat melalui keterlibatan penjahit dan pelaku UMKM di sekitar sekolah.
Sejumlah pelaku usaha jahit menilai pelaksanaan di lapangan belum sepenuhnya sejalan dengan arahan yang pernah disampaikan Bupati Batang, M. Faiz Kurniawan.
Menurut sejumlah sumber, Bupati Faiz sebelumnya menginginkan proses pengadaan seragam melibatkan penjahit lokal yang berada di sekitar sekolah.
Bahkan, apabila terdapat wali murid yang memiliki kemampuan menjahit, mereka juga diharapkan dapat dilibatkan sehingga manfaat ekonomi program tersebut dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
Namun, sejumlah penjahit di beberapa kecamatan seperti Batang, Subah, Banyuputih, Bawang, hingga Bandar mengaku belum mendapatkan kesempatan untuk terlibat dalam pengadaan seragam tersebut.
Mereka menduga pekerjaan pengadaan seragam justru terpusat pada pihak-pihak tertentu yang memiliki kapasitas produksi lebih besar. Akibatnya, pelaku usaha kecil yang selama ini menggantungkan penghasilan dari jasa jahit tidak memperoleh manfaat dari program yang menggunakan anggaran pemerintah tersebut.
Salah seorang sumber menyebutkan bahwa terdapat arahan yang disampaikan kepada sekolah-sekolah terkait penyampaian informasi mengenai proses pengadaan seragam.
Dalam pesan yang beredar, pihak sekolah diminta menjelaskan bahwa seragam putih merah telah dikerjakan melalui kerja sama dengan wali murid serta memperhatikan dokumentasi proses pengukuran.
Meski demikian, sejumlah pelaku UMKM mengaku tidak mengetahui adanya mekanisme pelibatan tersebut. Bahkan ketika mereka mencoba menanyakan langsung kepada pihak sekolah, jawaban yang diterima cenderung seragam, yakni bahwa pengadaan seragam telah bekerja sama dengan wali murid.
Kondisi tersebut memunculkan kekecewaan di kalangan pelaku usaha kecil yang berharap mendapatkan kesempatan berpartisipasi dalam program tersebut.
Sejumlah penjahit bahkan meminta Pemerintah Kabupaten Batang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses pengadaan agar pelaksanaan program benar-benar memberikan manfaat secara merata dan tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu.
Sorotan serupa juga datang dari kalangan pengrajin batik Kabupaten Batang. Melalui surat terbuka yang ditujukan kepada Bupati Batang, para pengrajin menyampaikan keprihatinan karena manfaat program pengadaan seragam batik dinilai belum dirasakan secara merata.
Dalam surat tersebut, para pengrajin mengapresiasi kebijakan pemerintah daerah yang bertujuan melestarikan budaya batik sekaligus memberdayakan UMKM lokal. Namun mereka menilai masih banyak pengrajin yang memiliki kemampuan produksi, tenaga kerja, serta pengalaman bertahun-tahun justru tidak dilibatkan dalam pelaksanaan program.
Mereka juga mengkhawatirkan adanya pemusatan pekerjaan pada pihak tertentu yang mengatasnamakan kelompok atau paguyuban sehingga kesempatan usaha tidak tersebar secara merata.
Para pengrajin batik berharap Pemerintah Kabupaten Batang melakukan evaluasi dan memastikan seluruh program yang berkaitan dengan UMKM maupun industri batik daerah dilaksanakan secara terbuka, transparan, dan berkeadilan.
Menurut mereka, pemerataan kesempatan kerja menjadi faktor penting agar tujuan pemberdayaan ekonomi masyarakat benar-benar tercapai dan mampu meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha lokal.
Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang terkait mekanisme penunjukan penyedia seragam maupun tanggapan atas aspirasi para penjahit dan pengrajin batik yang merasa belum dilibatkan dalam program tersebut.
Para pelaku UMKM berharap pemerintah daerah segera memberikan penjelasan sekaligus melakukan evaluasi agar tujuan mulia program seragam gratis, yakni membantu siswa sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat lokal, dapat terwujud secara optimal.
Tak hanya pelaku umkm disekitar sekolah, Bahkan para pengrajin batik di Batang, membuat surat terbuka kepada Bupati dan minta agar pengadaan seragam tidak disarasakan merata oleh para pengrajin. (Tim)
